MUSI BANYUASIN,BM.ID – Keberadaan dan pemanfaatan mobil internet desa bantuan kementerian untuk Kecamatan Pelakat Tinggi menjadi sorotan publik. Polemik ini mencuat setelah muncul perbedaan keterangan antara pihak kecamatan dan pihak yang saat ini menguasai kendaraan tersebut.
Seorang pejabat di lingkungan kecamatan mengungkapkan, saat dirinya mulai bertugas dan melakukan inventarisasi aset, mobil tersebut diketahui berada di tangan mantan camat. Informasi itu diperoleh dari Sekretaris Camat (Sekcam) dengan alasan kendaraan tengah dalam proses perbaikan.
“Waktu saya mulai tugas dan inventaris aset di kantor camat, menurut keterangan Sekcam, mobil itu ada di Pak Muardi, mantan camat, dengan alasan sedang diservis,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Musi Banyuasin, Hendra, melakukan konfirmasi atas informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menyebut adanya dugaan penyalahgunaan fungsi kendaraan, yang disebut-sebut digunakan untuk mengangkut buah sawit.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, mobil internet desa itu diduga dialihfungsikan, bahkan disebut-sebut digunakan untuk mengangkut sawit. Ini tentu bertentangan dengan tujuan awal bantuan tersebut,” ujar Hendra, Selasa (21/4/2026).
Menanggapi hal tersebut, pihak yang menguasai kendaraan membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan mobil tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun aktivitas pengangkutan sawit.
“Mobil itu ada di rumah, saya amankan di dalam garasi. Tidak pernah dipakai angkut sawit. Daripada rusak kena panas dan hujan, saya amankan. Kalau ada pihak yang mau ambil, silakan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kendaraan tersebut dalam kondisi aman dan siap dikembalikan apabila dibutuhkan oleh pihak terkait.
Perbedaan informasi ini menimbulkan tanda tanya terkait status, kondisi, serta tata kelola aset bantuan pemerintah tersebut. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari instansi berwenang mengenai apakah kendaraan tersebut benar dalam proses perbaikan atau telah dialihfungsikan.
IWO Muba mendorong instansi terkait untuk segera melakukan penelusuran dan klarifikasi menyeluruh, termasuk pengecekan langsung di lapangan. Langkah ini dinilai penting guna memastikan aset negara tetap terjaga dan difungsikan sesuai peruntukannya, yakni mendukung layanan internet desa bagi masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik menjadi kunci agar bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat maksimal, khususnya dalam meningkatkan akses informasi di wilayah pedesaan.(**)
